ada yang tahu hubungan negara dengan soal HAM?

Bagaimana hubungan antara negara dengan masyarakat soal HAM? Kenapa negara yang wajib memenuhi hak-hak kita?
Jawab

Relasi (hubungan) negara dan masyarakat sesungguhnya memberi gambaran adanya penyerahan sebagian hak masyarakat kepada negara, yang diwujudkan dengan bentuk kepatuhan masyarakat untuk menjalankan serangkaian kewajiban yang dibebankan negara kepadanya. Kewajiban disini maksudnya kewajiban seorang warga negara untuk penyelenggaraan negara misalnya dengan membayar pajak. Dana yang terkumpul dari pajak akan digunakan untuk membangun sarana pendidikan, kesehatan, transportasi, dan membayar upah/gaji petugas negara yang melayani masyarakat di berbagai bidang kehidupan seperti bidang keamanan dan pertahanan yang dialokasikan untuk institusi kepolisian dan TNI.

Sementara negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negara, sebagai kompensasi dari kepatuhan dan penundukan diri tersebut. Maka wajar jika masyarakat menuntut negara jika hak-hak azasi masyarakat tidak dipenuhi negara.

Hubungan ini kemudian dilegitimasi atau disahkan dan juga dilegalkan dengan menggunakan wadah konstitusi semacam undang-undang sebagai media kontrak sosial dan politik yang mengikat negara dan rakyat. Indonesia memiliki beberapa konstitusi yang menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat. Contoh kecilnya UU HAM No.39 Tahun 1999, UU No.09 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, atau yang lebih tinggi UUD 1945 yang memuat jaminan terhadap HAM didalam keseluruhan naskahnya.

Karenanya konstitusi menempati posisi sebagai norma tertinggi (higest norm) dari suatu negara,  yang membebani negara dengan kewajiban untuk menjalankan segenap  kehendak rakyat dan memenuhi hak-haknya.

Kewajiban negara (state obligation) terhadap upaya pemenuhan hak asasi manusia diwujdukan setidaknya melalui beberapa isntrumen yakni, pertama negara beserta seluruh komponen dan organ-organ yang dimilikinya baik eksekutif (Presiden), legislatif (DPR/MPR), dan yudikatif (MK, MA) memiliki tanggung jawab untuk menghormati, menegakkan, dan memajukan pemenuhan hak asasi manusia. Negara tidak diperkenankan mencampuri atau menghalang-halangi segala upaya yang dilakukan masyarakat dalam rangka pemenuhan hak asasinya. Campur tangan (intervensi) hanya diperbolehkan untuk mendorong masyarakat agar mampu memenuhi dan menjamin kelangsungan pemenuhan hak azasi.

Kedua, Negara berkewajiban untuk mengeluarkan segala peraturan perundangan dan instrumen  hukum lainnya yang menjamin terpenuhinya hak asasi manusia bagi seluruh warga Negara, tidak hanya menguntungkan pihak-pihak atau kelompok tertentu. Ketiga, Negara harus berperan aktif dalam mengupayakan pemajuan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia bagi setiap warga Negara dan tidak pula menguranginya. Yang juga penting untuk diperhatikan, bahwa setiap warga Negara tanpa melihat ras, agama, jenis kelamin, status social, ataupun orientasi seksualnya memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk mencukupi segala macam kebutuhan azasinya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: